Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan Desiminasi Whistleblowing System (B-Wise). System b-wise Badung ini mengadopsi Whistleblowing Sistem (WBS) Kementerian Keuangan RI. B-wise merupakan sistem tentang kewajiban melaporkan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing) di Kabupaten Badung. Acara Desiminasi Whistleblowing Sistem dihadiri Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Keuangan RI, Drs. M Rahmad Ritza, Ak, MBA, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Inspektur Kab. Badung Luh Suryaniti serta Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Badung di Ruang Kertha Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala, Rabu (29/8) kemarin.

Sekda Adi Arnawa mengatakan, Kabupaten Badung semakin menapakkan diri dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemkab Badung. Whistleblowing Sistem Kabupaten Badung adalah hasil adopsi dari Whistleblowing System (WBS) Kementerian Keuangan RI. Ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. “B-wise ini sangat sejalan dengan kebijakan Pimpinan terkait dengan reformai birokrasi,” tegasnya. Dengan tersedianya b-wise, penguatan pengawasan akan terlaksana semakin baik. Dimana setiap pengaduan yang bersifat kecurangan akan bisa langsung direspon oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini juga terkait secara langsung dengan Unit Reaksi Cepat (URC) yang digagas untuk dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah sebagai wujud pelayanan cepat bagi masyarakat Kabupaten Badung. Dikatakan, dengan pengelolaan b-wise juga merupakan salah satu program pembangunan integritas di Kabupaten Badung, yang selama ini dikawal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dimana setiap indikasi terjadinya korupsi untuk sedapat mungkin dilakukan upaya pencegahan yang terintegrasi sebelum sampai dilakukan upaya bersifat represif oleh aparat penegak hukum. “B-Wise, dibaca Be Wise berarti jadilah bijaksana. Saya berharap masyarakat dapat menggunakan b-wise dengan bijaksana, begitu pula seluruh perangkat daerah secara bijaksana menanggapi kehadiran b-wise dengan meningkatkan pengendalian inten yang baik di masing-masing perangkat daerah,” pintanya.

Lanjut ditekankan, bahwa reformasi birokasi adalah merubah paradigma tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, semua ini sebagai upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sekda menegaskan saat ini di Badung sedang mendorong perubahan paradigma reformasi brokrasi. Langkah yang telah dilakukan yaitu semua ASN Badung membuat fakta integritas, merevisi RPJMD sehingga lebih terarah dengan 21 indikator kinerja sesuai visi misi dari Pimpinan yakni Bupati dan Wakil Bupati. Dalam penegakan disiplin dan kinerja ASN, Badung juga sudah menerapkan e-kinerja. Ini sangat menentukan besaran tunjangan pengahasilan yang diterima pegawai.     

Inspektur Bidang Investigasi Kemenkeu, M Rahmad Ritza memaparkan mengenai infrastruktur BWS Kementerian Keuangan. Menurutnya WBS Kemenkeu dibangun tahun 2010 dan mulai dilaunching tahun 2011. Seluruh unit eselon I Kemenkeu menggunakan WBS, dimana semua pengaduan masyarakat akan masuk ke Inspektorat Jenderal. “Aplikasi ini dibuat tujuannya lebih kepada mewajibkan individu untuk saling peduli, koreksi dan mengingatkan agar tidak melakukan pelanggaran, terlebih berhubungan dengan keuangan atau tindakan korupsi,” terangnya.

Caption :

1.        Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri Acara Desiminasi Whistleblowing Sistem di Ruang Kertha Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Rabu (29/8) kemarin.

2.        Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan cenderamata kepada Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Keuangan RI, Drs. M Rahmad Ritza saat Acara Desiminasi Whistleblowing Sistem di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Rabu (29/8) kemarin.