Sebelum jaman kemerdekaan, yang mana kekuasaan didominasi oleh Belanda, sehingga berubah struktur kekuatan politik, sosial dan ekonomi di Bali pada umumnya. Sistem pemerintahan berganti, dari sistem kerajaan menjadi sistem kolonial, yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan kolonial di dalamnya. Kerajaan-kerajaan di Bali dipecah belah dan diadu domba oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

Namun pada masa kemerdekaan sejak tahun 1945, banyak pula perubahan yang terjadi pada sistem kehidupan masyarakat di Bali. Paling tidak, suatu sistem pemerintahan baru (republik, demokrasi) digaungkan, membongkar sistem lama yang feodal dan kolonial. Semua itu berinteraksi dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan Bali, membentuk sistem kehidupan baru, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai baru yang modern dalam wadah pemerintah Republik Indonesia. Dasar filosofis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi pegangan hidup bernegara masyarakat Bali. Oleh karena itu banyaklah timbul organisasi-organisasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh muda di Bali.

Sejak diserahkan kedaulatan oleh Belanda Desember 1949, maka Bali berdiri tegak di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badung mulai membngun, tahun 1958 Denpasar menjadi ibu kota Provinsi Bali terpisah dari Nusa Tenggara. Demikian juga pendirian Fakultas Sastra, sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan modern pada tahun 1958 dan tahun 1959 didirikan juga Sekolah Seni (Sekolah Kerawitan – KOKAR) di Denpasar. Semua itu memberikan arti penting bagi pembangunan Badung secara keseluruhan.

Kemajuan demi kemajuan telah dicapai dalam pembangunan Badung sebagai daerah pemerintahan kabupaten. Semakin padatnya penduduk, kehidupan dan kemajuan teknologi, maka dipandang perlu mengembangkan Badung menjadi wilayah yang lebih luas. Dipertimbangkan perlunya mengembangkan kota Denpasar, menjadi kota administratif dan itu juga terjadi pada tahun 1978. Tidak cukup sampai di sana, kota Denpasar sebagai pusat Badung, memperlihatkan perkembangan yang pesat, lebih-lebih dengan pembangunan pariwisata yang dinamis di Bali. Maka pada tahun 1992, Badung kembali dikembangkan menjadi 2 wilayah yakni Daerah Kota Madya Denpasar, dengan ibu kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Demikian 2 pemerintahan kota/kabupaten itu sekaligus diresmikan, tanggal 27 Februari 1992, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1992, Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar. Untuk sementara, pusat, ibu kota Kabupaten Badung masih terletak di Kota Denpasar (Lumintang).

Namun tidak seorangpun menduga, pusat pemerintahan Badung di Lumintang terbakar, sesudah kegiatan pemilihan umum yang mengecewakan masyarakat Bali. Peristiwa itu memberi arti penting bagi kedudukan pusat pemerintahan Badung selanjutnya. Dengan perkembangan yang semakin mendesak dan Kabupaten Badung, memerlukan pula tempat yang lebih kondusif untuk menjalankan pemerintahannya. Berbagai faktor tampak telah dipikirkan dan fakta sekarang kembali ke Mengwi, suatu tempat yang pernah menjadi pusat Badung dalam sejarah, lebih-lebih tempatnya di Desa Sempidi. Karena Sempidi berkaitan erat dengan sejarah Kerajaan Mengwi, yang mana saudara Ki Pasek Badak (Ki Bondan Pengasih) yakni Ki Pangeran Tohjiwa, yang merupakan kekuasaan dan telah ditaklukan oleh Mengwi. Dengan demikian pusat pemerintahan Kota Madya Denpasar tetap di Denpasar dan Kabupaten Badung kembali ke Mengwi. Demikian pusat Badung telah bergerak melalui perjalanan panjang sejarahnya dari Benculuk ke Mengwi. Kini Mengwi menjadi pusatnya Badung yang baru, hasil pemekaran Kabupaten Badung sebelumnya.

Tepatnya pada hari Selasa 25 Nopember 2008, diadakanlah sebuah Semi Loka Nama Ibu Kota Kabupaten Badung, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Badung dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura. Dari hasil ini ditindaklanjuti dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Badung, berdasarkan Keputusan Nomor 14 Tahun 2009 Perihal Persetujuan Penetapan Wilayah Ibu Kota dan nama Mangupura sebagai nama Ibu Kota Kabupaten Badung. Selanjutnya melalui surat Bupati Badung kepada Gubernur Bali Nomor 050/2212/Bappeda Litbang, tanggal 14 Juli 2009, perihal Pengusulan Nama Ibu Kota Kabupaten Badung, Gubernur Bali meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 120/4984/B.Pem, tanggal 24 Juli 2009 perihal Pengusulan Nama Ibu Kota Kabupaten Badung. Dari pengusulan tersebut keluarlah PP No. 67 Tahun 2009, tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung, dari wilayah kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Provinsi Bali. Ibu Kota Badung telah ditetapkan tanggal 16 Nopember 2009, oleh Presiden Republik Indonesia Bp. Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2010, nama Mangupura diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi.

Maka atas dasar itu amat wajar menjatuhkan pilihan Mengwi sebagai pusat pemerintahan Badung, yang seyogyanya mempunyai ibu kota. Karena itu ibu kota Badung adalah Mangupura, bukan yang lain, sebagai kota yang indah, menawan hati serta dapat mensejahterakan masyarakatnya. Mengapa demikian ? Dapatlah diberikan alasan, sebagai berikut :

1. Mengwi adalah suatu pusat pemerintahan dari jaman kerajaan, merupakan bentukan sejarah, yang raja-rajanya keturunan Majapahit, mempunyai gaya dan bentuk kota yang khas.
2. Mengwi mempunyai warisan Budaya Taman Ayun, yang juga telah menjadi Warisan Budaya Dunia.
3. Mengwi, merupakan pusat (Catuspatha) atau titik Nol pusat pemerintahan Badung, yang secara spiritual terletak diantara dua Pura Sad Kahyangan, yakni : Pura Pucak Mangu (gunung) dan Pura Uluwatu (laut), hal sesuai dengan kepercayaan Hindu di Bali, sebagai konsep Nyegara-Gunung.
4. Mengwi, dengan Mangupura sebagai ibu kotanya, dengan harapan semoga pemerintahan Badung, mampu memberi pengayoman dan kebahagiaan lahir bathin bagi masyarakatnya.

–

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sejarah perkembangan Badung sebagai sebuah kerajaan dan atau wilayah pemerintahan sekarang, adalah suatu perjalanan sejarah yang panjang. Berlangsungnya hal tersebut paling tidak selama 7 abad (dari abad ke-14 sampai dengan abad ke-21). Ada tiga periode sejarah yang amat penting, yakni : Kesatuan Bali di bawah kekuasaan raja-raja Samprangan dan Gelgel, abad ke-14 sampai dengan abad 17. Masa Bali terpecah ke dalam kerajaan-kerajaan abad ke-18 sampai ke-19. Masa pemerintahan kolonial dan merdeka, abad ke 20 – 21. Dari perjalanan sejarah itu periode yang terakhir yang paling penting artinya.

Masa kemerdekaan, memberi arti perubahan besar dalam sistem politik dan nilai-nilai. Masa terakhir ini membawa Badung, bergerak ke arah perubahan status dari kerajaan ke bentuk negara demokrasi modern. Dengan sistem demokrasi yang dinamis dengan landasan Pancasila dan filosofis Bhinneka Tunggal Ika, Badung bergerak ke arah pembangunan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

Awalnya pusat Badung terletak di Benculuk, semakin bergeser mengikuti perkembangan sejarah. Pada akhirnya abad ke-20 sampai ke-21, merupakan abad perubahan besar-besaran dalam arti sistem politik dan nilai-nilai kemasyarakatan. Lebih-lebih pembangunan pariwisata yang pesat di abad ke-20, membawa Bali, khususnya Badung bergerak cepat dalam pertumbuhannya.

Pemekaran pemerintah Badung dari satu Kabupaten menjadi dua Kabupaten/Kota (Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung) pada tahun 1992, memberi makna pemenuhan tuntutan zaman. Dengan begitu, pencarian nama atau tempat ibu kota untuk Kabupaten Badung yang baru mekar adalah amat penting adanya. Dengan mengikuti perjalanan sejarah, tampaknya Mengwi merupakan titik tujuan perkembangan Badung sampai sekarang. Maka nama “Mangupura” adalah nama yang amat cocok, untuk nama ibu kota Badung yang baru.

Lebih-lebih dengan keluarnya PP No. 67. Tahun 2009 pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari wilayah kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi. Tanggal 16 Nopember 2009, telah resmi Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bp. Susilo Bambang Yudhoyona. Nama Mangupura telah diremikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, pada Sukra Umanis Klau, tanggal 12 Pebruari 2010.

Demikianlah sepintas sejarah perjalanan pemerintahan Badung, Mengwi, semoga semuanya ini dapat bermanfaat bagi kepentingan sejarah Badung khususnya dan Bali pada umumnya.