Desa memiliki posisi yang penting dan strategis sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk menjalankan perannya secara efektif dan efisien, kapasitas aparatur pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desanya yang salah satunya dengan dilaksanakannya bimbingan teknis pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Bendesa Adat yang ada di Kabupaten Badung . Bimbingan Teknis dibuka oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Badung Ida Bagus Yoga Segara didampingi anggota DPRD Kabupaten Badung Wayan Retha bertempat di Ruang pertemuan BKD Diklat Badung, Rabu (7/10) kemarin, ditandai dengan penyematan tanda peserta.

     Yoga Segara menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu guna meningkatkan kemampuan dan kesadaran dalam memahami pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta mensosialisasikannya dalam program-program dan kegiatan di masyarakat termasuk menginternalisasikannya dalam kehidupan keluarga, masyarakat serta berbangsa dan bernegara. Dan selaku aparat pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial akan selalu dihadapkan pada situasi yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Untuk itu maka diperlukan pendekatan penyelesaian yang bersifat fundamental , bertindak koordinatif sesama stakeholders dan mendalami permasalahan dan diperlukan pula perencanaan yang konsisten. Di Kabupaten Badung penanganan terhadap fenomena sosial tersebut dilakukan dengan membangun komunikasi efektif antar pemangku kepentingan sehingga diharapkan nantinya mampu menciptakan suasana yang harmonis yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. “Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM di Kabupaten Badung khususnya dalam hal pemahaman HAM bagi prajuru adat sebagai ujung tombak/garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Badung, dan melalui bimtek ini pula para peserta bisa melakukan pemetaan dan pengkajian kondisi-kondisi setempat yang berpotensi memicu konflik di masa depan,” ujarnya.

     I Gede Agus Kabinawa selaku panitia mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 49 (empat puluh sembilan) orang peserta dari bendesa adat yang ada di kabupaten Badung. Materi yang akan disampaikan meliputi penerapan norma standar HAM bagi prajuru desa adat di Badung, hubungan kerja antara desa adat dengan pemerintah daerah, good governance dalam perspektif HAM , norma dan standar HAM serta harmonisasi rancangan dalam penyusunan/penyuratan awig-awig desa adat. Tim pengajar terdiri dari unsure kanwil kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Ketua Pusat Kajian Hukum dan HAM Universitas Udayana serta Unsur Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.