Bupati  Gde Agung mengatakan, E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka penataan sistem manajemen dan proses kerja serta meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemanfaatannya meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Dalam kesempatan itu pula, Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPPT (Balai Pengkajian Dan Penerapan Tehnologi) Pusat  atas dukungan, bantuan dan kerjasamanya terkait dengan rencana Pemkab Badung  menerapkan E-Government. Dengan adanya sistem ini nantinya bisa dimanfaatkan dengan optimal dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. “Mari kita pikirkan, kerjakan dan laksanakan apa yang sudah kita yakini, diawali melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatannya, dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian. Unsur-unsur yang menjadi point utama dalam pengembangan e-Government di Kab. Badung meliputi infrastruktur dan perangkat keras, SDM serta  Aplikasi/Sistem Informasi existing sehingga dapat dievaluasi potensinya untuk dikembangkan menjadi sistem informasi yang terintegrasi dan bermanfaat,” terangnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung  I Wayan Suambara selaku moderator secara sekilas menyampaikan, pengembangan e-Governement  di Badung diperlukan dukungan serta komitmen bersama, seperti dukungan kebijakan pimpinan (e-leadership), dasar hukum, tim Ad-Hoc, peningkatan kualitas SDM dan manajemen melalui kerjasama dengan BPPT/lembaga yang berkompeten lainnya,  optimalisasi peran kelembagaan, penyediaan infrastruktur, serta membuat icon inovatif daerah untuk mengembangkan e-Government  di Badung. T

erkait sistem E-Government, pada tahun 2013 ini Pemkab Badung akan membuat MOU dengan  pihak BPPT Pusat dengan ruang lingkup meliputi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Pengkajian Kebijakan Teknologi yang meliputi inovasi, difusi, daya saing dan audit teknologi, Pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi, Pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa, serta Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi dan material. “Selain itu kita akan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara SKPD di Badung dengan BPPT dengan prioritas meliputi E-Planning, E-Document/E-Arsip, E-Mail, Pembuatan Aplikasi Inovatif sebagai ICON E-Gov Badung serta Review Blue Print Pengembangan E-Gov Badung, “ ucap Suambara.

Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Badung  I Made Sutama  selaku leading sektor dalam pemaparanya menyampaikan, pada dasarnya tujuan pengembangan e-Governement  di Badung  guna untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan tata kelola pemerintahan secara terintegrasi, mendorong interaksi dan kemitraan dengan masyarakat (e-citizens) dan dunia usaha (public-private partnership). “Di Pemkab Badung sudah terdapat beberapa sistem yang sudah terbangun meliputi  Simda, Simpeg, SIM Gaji, Simbada (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah), Mapatda, Simkeu, SIK (Sistem Informasi Kesehatan). Pada tahun 2013 melalui kegiatan “Pendayagunaan Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung akan dilakukan inventarisasi Sistem Informasi Manajemen,” katanya.