Selain bidang kesehatan yang telah memperoleh alokasi anggaran hingga 24 persen atau melebihi ketentuan UU dan kesehatan yang dialokasikan 12,16 persen, sektor-sektor lain pun memperoleh anggaran yang cukup. Salah satunya ditujukan untuk kemandirian ekonomi kerakyatan.

            Hal itu terungkap saat rapat paripurna DPRD Badung untuk mendengarkan penjelasan Bupati Badung AA Gde Agung, S.H. terhadap enam ranperda, Senin (13/7) lalu. Dua di antaranya berupa ranperda kebijakan umum APBD (KUA) 2016 serta ranperda prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) 2016. Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Nyoman Giri Prasta tersebut, Bupati menjelaskan, Pemkab Badung kian memantapkan sektor-sektor ekonomi mikro. “Ini kami lakukan dengan berbagai program atau kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi rakyat,” ujar Gde Agung.
Pangelingsir Puri Ageng Mengwi yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Bupati Badung pada 5 Agustus mendatang tersebut menyatakan telah mengalokasikan anggaran Rp 3,9 miliar lebih pada 2016. Dana ini dialokasikan lewat Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

            Selanjutnya, katanya, dana ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan berupa pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah khususnya di program one village one product (OVOP), festival asparagus, pembinaan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP), pelatihan standar operasional prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen (SOM) koperasi, pelaksanaan sidang tera/tera ulang, pelatihan keterampilan industri kecil dan kerajinan rumah tangga, serta pendampingan IKM.

            Di samping melalui Diskopperindag, katanya, kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada perkuatan kemandirian ekonomi kerakyatan juga tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Di antaranya berupa bantuan bibit ternak, peralatan kerja, bibit tanaman dan alat produksi lainnya.

Setelah UKM, APBD Badung juga diarahkan untuk pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian. Untuk sektor ini, Badung mengalokasikan anggaran hingga Rp 21,4 miliar lebih. Anggaran ini, ujar Bupati, digunakan untuk perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), peningkatan jalan usaha tani (JUT) dan pengembangan optimasi lahan sawah.

            Sementara untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, Badung juga mengalokasikan anggaran hingga Rp 7,6 miliar. Dana ini, kata pejabat berkumis tebal tersebut, diarahkan untuk pelatihan pemuda tani, promosi hasil prosuksi pertanian, Festival Budaya Pertanian, pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida dan sejumlah program penting lainnya.

Khusus untuk mendukung peningkatan produksi sektor peternakan, perikanan dan kelautan, Badung juga mengalokasikan anggaran Rp 9,9 miliar. Dana ini diarahkan untuk pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, pemeriksaan bahan pangan hewani, pengadaan sarana sentra ternak Sobangan, pengadaan sarana inseminasi buatan serta sejumlah program penting lainnya.

Tak hanya itu, program lain yang sangat vital tetap memperoleh perhatian yakni peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup. Infrastruktur dasar pemukiman dianggarkan Rp 621 miliar untuk peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta pelayanan angkutan, program lingkungan sehat perumahan, pengembangan jaringan irigasi, program penyehatan lingkungan, serta program penataan bangunan dan gedung. Sementara khusus untuk lingkungan hidup memperoleh anggaran Rp 40,1 miliar lebih.