Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/Perlindungan Sosial di Kabupaten Badung dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan maupun tingkat pengangguran terbuka yang terus mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung sebesar 4,57%, setara dengan sekitar 18.250 orang dari total penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2006. Pada perkembangan di tahun-tahun berikutnya persentase kemiskinan ini terus berkurang, hingga tahun 2013 menjadi sebesar 2,46% atau setara dengan sekitar 14.550 orang. Demikian pula dengan tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2007 sebesar 4,58% setara dengan jumlah pengangguran sekitar 10.700 orang. Selanjutnya pada tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka telah turun menjadi sebesar 0,48% atau setara dengan sekitar 1590 orang. Untuk terus menurunkan angka kemiskinan tersebut maka dibutuhkan basis data sasaran program perlindungan sosial yang akurat dan divalidasi secara berkelanjutan. Demikian penegasan Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung saat memberikan pengarahan dihadapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Badung dalam rapat koordinasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (PBDT/PPLS) 2015 di Kabupaten Badung, Kamis (21/5) di Ruang Kriya Gosana Kantor Bupati Badung.

Lebih lanjut Bupati Gde Agung menyampaikan bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 460/2254/SJ tanggal 5 Mei 2015 tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (PBDT/PPLS) 2015 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah di daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan berpartisipasi aktif untuk mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) dan pemutakhiran informasi rumah tangga di tingkat desa atau kelurahan. Sementara Wakil Bupati Badung I Made Sudiana selaku Ketua TKPK Kabupaten Badung dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi TKPK tersebut dilaksanakan untuk merespons sejumlah kebijakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial antara lain Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.  Wabup Sudiana menjelaskan pula bahwa mengacu pada instruksi presiden tersebut maka BPS bertugas untuk melaksanakan pemutakhiran basis data terpadu, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program perlindungan sosial. Hal tersebut bermakna pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPS dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran basis data terpadu yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial.

Berkenaan tentang pelaksanaan PBDT/PPLS 2015 di Kabupaten Badung, Kepala BPS Kabupaten Badung Dewa Suambara yang dipandu oleh Kepala BPMD Pemdes Kabupaten Badung Putu Gede Sridana menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Badung tahun 2013 adalah sebesar 0,27 sedangkan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,06. “Data ini menunjukkan bahwa program perlindungan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Badung telah menunjukkan hasil yang positif,” ungkapnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa PBDT/PPLS 2015 terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan yaitu Forum Konsultasi Publik di tingkat desa/kelurahan untuk memperoleh masukan dan umpan balik secara langsung dari masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencacahan oleh BPS untuk memperoleh informasi karakteristik masing-masing rumah tangga, yang mengacu pada data hasil Forum Konsultasi Publik. Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Kompyang R.Swandika, para kepala SKPD terkait, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung Ny. Ratna Gde Agung, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Badung
Ny. Kompyang R. Swandika.