Ditambahkan pula bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan telah mendorong semua pihak untuk bersedia melakukan pengarusutamaan gender agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi gender yaitu laki-laki dan perempuan sebagai pelaku yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan.

Peran perempuan dianggap belum optimal dilihat dari nilai IPG kabupaten tahun 2012 baru mencapai 75,23 sedangkan nilai IPM Kabupaten Badung tahun 2012 telah mencapai 75,29. Karena hal tersebut diharapkan agar nilai IPG bisa lebih baik pada tahun ini sehingga bisa sama dengan IPM melalui penguatan program dan kegiatan bersifat lintas sektor dan lintas bidang untuk kesehatan, pendidikan dan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih layak.

Disamping itu pula Suambara menyampaikan bahwa upaya pemerintah yang telah dilakukan  untuk memperkecil kesenjangan tersebut dengan mengeluarkan dan menempuh berbagai kebijakan seperti memasukkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagai salah satu isu strategis dalam RPJMD, membentuk dan meningkatkan peran pokja dan focal point di masing-masing SKPD, menyusun panduan pengintegrasian isu gender ke dalam system perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah , menyusun peraturan Bupati nomor 29 tahun 2010 tentang pelaksanaan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender serta peraturan Bupati nomor 17 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan anggaran rensponsif gender. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar kebijakan dan program yang dikembangkan mampu mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki sehingga kesempatan, kemampuan dan penghargaan yang sama dapat tercapai.

Karena hal tersebut dibutuhkan kerja keras semua pihak baik pemerintah,swasta maupun masyarakat dengan memahami prinsip-prinsip utama dalam pengarusutamaan gender. “Semoga pelatihan ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses penganggaran dan perencanaan yang responsif gender ,sehingga setiap unsur perencana di setiap SKPD mampu mengimplementasikannya pada setiap rencana,program dan kegiatan sesuai tupoksi masing-masing sehingga keberhasilan tujuan MDG’s pada tahun 2015 dapat dicapai,” harap Suambara.

Disisi lain Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan I.A. Yutri Indah Gustari, SE.MM melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menyiapkan SDM yang memilki perspektif gender guna mendorong akselerasi pengintegrasian isu-isu gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Badung. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti 70 orang peserta dari masing-masing SKPD. Para narasumber terdiri dari unsur Badan Diklat Provinsi Bali dan dari Pusat Study Wanita dan Perlindungan Anak Universitas Udayana.