Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati dan Pemkab Badung atas komitmennya dalam meningkatkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. "Kami sangat mengapresiasi komitmen dan konsistensi Bupati Badung dalam meningkatkan pengadaan barang/jasa, sehingga Badung mendapat ranking 4 nasional masalah integritas yang diberikan oleh KPK," kata Direktur Pelatihan dan Kompetensi LKPP Sarah Sadiqa saat Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Puspem Badung, Senin (23/2) kemarin. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Badung I Made Sudiana, serta dihadiri Sekda Badung Kompyang R. Swandika, LKPP dan SKPD Badung.

      Sarah Sadiqa mengharapkan setelah mengikuti bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah ini, peserta tidak hanya memiliki sertifikat keahlian, namun memiliki kompetensi yang sangat mumpuni sehingga dapat melanjutkan proses pengadaan yang lebih baik. Lebih lanjut dijelaskan, pihak LKPP sangat bangga dengan apa yang telah diraih Kabupaten Badung selama ini. Karena selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut Badung menunjukkan komitmennya secara konsisten tidak hanya melakukan proses pengadaan yang sangat baik, namun juga Badung meraih ranking ke-4 mengenai masalah integritas yang diberikan oleh KPK. "Dari sekian banyak kementerian dan pemerintah daerah yang melaksanakan proses pengadaan, Kab. Badung yang nomor empat integritasnya, dapat dibayangkan juga kualitas SDM nya seperti apa yang akan kita hadapi. Karena itu tentunya kami di LKPP, kalau pemerintah sudah menunjukkan komitmen dan konsistensi yang begitu tinggi maka sebagian dari pekerjaan dari LKPP akan lebih mudah dilaksanakan," jelasnya seraya menambahkan sejak tahun 2010 LKPP sudah melatih sekitar 75 ribu orang secara nasional.

     Bupati Badung dalam sambutannya yang disampaikan Wabup. I Made Sudiana menjelaskan, sejalan dengan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta profesional dalam proses pengadaan barang/jasa, Pemkab Badung telah menindaklanjuti dengan membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2010 dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun 2011. Begitu besarnya manfaat dari kedua lembaga tersebut sehingga Bupati Badung berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan menyiapkan sarana prasarana serta teknologi pendukung. Yang tidak kalah pentingnya tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dalam melaksanakan sistem/proses pengadaan barang/jasa pemerintah. "Kita patut berbangga, karena kerja keras yang telah dilakukan mendapat apresiasi dan pengakuan bahwa ULP Badung menjadi salah satu ULP terbaik di Indonesia dan telah ditetapkan menjadi ULP percontohan oleh LKPP. Prestasi tersebut patut kita syukuri, namun hendaknya tidak cepat berpuas diri. Prestasi itu harus kita jadikan penyemangat untuk mencapai prestasi yang lebih baik dimasa mendatang," imbuhnya.

      Sementara Kepala BKD dan Diklat Badung I Gede Wijaya mengatakan Bimtek dan ujian sertifikasi barang/jasa pemerintah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah bagi PNS Badung. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman bagi peserta sesuai peraturan yang berlaku, disamping memberikan pembekalan melalui ujian sertifikasi yang difasilitasi LKPP. Disamping itu untuk memenuhi syarat sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pejabat pembuat komitmen dan panitia pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah.

      Bimtek yang berlangsung selama lima hari ini diikuti sebanyak 150 orang dari SKPD dilingkungan Pemkab. Badung yang telah lulus pre test yang diikuti 281 pada (11/2) lalu. Materi yang diberikan meliputi ; pengantar pengadaan barang/jasa, swakelola, pendayagunaan produksi dalam negeri, e-procurement, prosedur dan tata cara penyelenggaraan barang/jasa pemerintah.