Keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kabupaten Badung merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Dengan adanya ULP ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian antara lain diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kompyang R. Swandika saat mengunjungi ULP yang berada di Lantai II di Bagian Administrai Pembangunan, Rabu (18/2) yang lalu. Turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, IB. A, Yoga Segara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dewa Made Apramana, Kepala BKD Diklat, I Gede Wijaya , Kabag Organisasi dan Tata Laksana, I Wayan Wijana serta Kabag Humas dan Protokol, A.A. Gede Raka Yudha dan Kabag Administrasi Pembangunan, A.A. Ngurah Bayu Kumara

     Sekda Kompyang R. Swandika disela-sela kegiatan mengatakan saat ini ULP Kabupaten Badung merupakan ULP Percontohan di Indonesia dan beberapa kali berhasil meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Keberhasilan ini tercapai selain karena komitmen yang kuat dari Pimpinan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efisien, transparan, terbuka dan akuntabel juga tidak terlepas dari kerja keras anggota ULP Badung. Jadikan keberhasilan ini sebagai campuk untuk meningkatkan prestasi ULP kedepannya,” ungkap Kompyang R. Swandika.

     Kompyang R Swandika menambahkan dengan adanya ULP, pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Badung dapat melakukan penghematan biaya, meningkatkan kualitas proses pengadaan, meningkatkan kompetensi dalam proses pengadaan serta meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan. “Saya berikan apresiasi kepada seluruh anggota Pokja ULP yang sudah menunjukkan kinerjanya sehingga tercapai efisensi anggaran dalam proses pengadaan walaupun dengan keterbatasan ruangan,” salutnya.

      Dalam kesempatan itu pula Kompyan R Swandika berkesempatan mengikuti proses pembuktian klarifikasi lelang kegiatan taman disalah satu pokja ULP.

      Sementara itu Kepala ULP yang juga merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dewa Made Apramana menyampaikan, ULP Badung yang berdiri pada tanggal 10 November 2011 ini terdiri 9 pokja yakni 3 pokja konstruksi, 3 pokja barang, 2 pokja konsultasi dan 1 pokja jasa lainnya dimana masing-masing pokja terdiri dari 5 amggota. Dari sejak berdirinya ULP telah melakukan e-procurement secara penuh.” Untuk Tahun Anggaran 2015 sampai tanggal 18 Pebruari ini sudah melelangkan sebanyak 116 paket dengan total dana Rp. 300 milyar lebih. Saya harapkan SKPD lainnya agar tidak menunda-nunda pengiriman berkas paket pengadaan untuk diproses di ULP.” Kata Dewa Apramana.