MANGUPURA
Tiap wilayah tentunya memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda, begitu pula dengan kompleksitas permasalahan yang ada di wilayah Kuta Selatan. Meski demikian, menurut Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung Wayan Suambara, bahwa semua persoalan diyakininya bisa diatasi asal ada kebersamaan dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat maupun pelaku dunia usaha. “Pelaku dunia usaha banyak disini (Kuta Selatan), oleh karenanya kita bangun komunikasi. Dan kita berharap proses pembangunan komunikasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, karena Desa, Lurah, tokoh-tokoh masyarakat yang duduk di DPRD, Bendesa Adat, kita harapkan semuanya berperan. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin persoalan apapun di wilayah Kuta Selatan bisa diatasi. Kami Pemda siap memberikan dukungan,” Demikian antara lain terungkap saat I Wayan Suambara membuka Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan di Kantor Camat Kuta Selatan, Kamis (12/2).

     Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung yang juga sebagai Ketua Dekrasnada Badung, Wakil Ketua TP PKK, Nyonya Sri Sudiana, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Nyonya Kompyang R. Swandika, para anggota DPRD Dapil Kuta Selatan, Tripika Kecamatan Kuta, Lurah dan Perbekel se-Kuta Selatan serta tokoh masyarakat Kuta Selatan.

     Usulan di Musrenbang Kuta Selatan memang agak sedikit berbeda bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Terlebih dikarenakan Kuta Selatan masih terfokus pada usulan pembangunan infrastruktur. Kebutuhan akan infrastruktur sangat menonjol, akibat dari dampak pesatnya pembangunan di wilayah ini. “Disini tidak hanya investasi pariwisata, perumahan dan pemukiman penduduk juga sangat berkembang. Dan dampak dari pembangunan tersebutlah yang pada akhirnya membutuhkan infrastruktur,” terang Suambara sembari menambahkan, sebagai daerah dengan pertumbuhan sangat pesat, maka konsekuensi ini mesti diterima. “Kita siapkan, kalau memang perlu jalan dan tanahnya ada, mari dibicarakan, kita kerjakan jalannnya. Kalau perlu drainase, ya kita buatkan drainase. Dan kita akui ini belum tuntas semua, karena masih proses berjalan,” tegasnya.

     Dengan melihat kompleksitas permasalahan yang ada tersebut, maka dalam kesempatan ini Suambara menginginkan adanya sinergitas, yang dapat menggerakkan komando kepentingan lain, untuk bisa diajak secara bersama-sama menggerakkan sistem tata kelola pemerintahan. Dan menurut Suambara, inilah yang menjadi kewajiban para Lurah, Perbekel, perangkat-perangkat pemerintah untuk membangun system itu. “Mengapa ini kita perlukan sistem, karena dari tahun ke tahun tantangan kita semakin berat, persaingan akan semakin berat. Harus menyiapkan masyarakat kita, menyiapkan aparatur kita menjadi komponen yang mandiri. Kemandirian dimaksud adalah masyarakat kita mandiri, pemerintah kita juga bisa mandiri, yang ujungnya kita ingin memiliki daya saing,” tukasnya.

     Sementara itu Camat Kuta Selatan, Wayan Wirya, SE,Msi melaporkan, jumlah usulan yang terangkum dalam musrenbang ini sebanyak 816 usulan, dengan total biaya sebesar Rp. 958 milyar lebih. Usulan tersebut terangkum dalam 9 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi. Perluasan akses layanan kesehatan. Pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan. Pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian. Peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat. Penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender.