MANGUPURA
Sesuai tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 ‘Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah’. Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini sangat berharap, aparatur di tingkat Desa dan Kecamatan bisa lebih memahami arti dan penjabaran dari tema dan prioritas pembangunan tersebut.

Dari konsep kemandirian, maka juga tidak salah bila kemudian Bappeda Badung memberikan arahan, agar usulan di Musrenbang tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur. Karena menurut Bappeda, kemandirian tidak hanya soal membangun jalan, balai banjar, dan pembangunan fisik lainnya. Di dalam kemandirian terkandung juga banyak aspek seperti, kemandirian sikap mental, moral, adat, agama, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Demikian antara lain terungkap saat Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara membuka Musrenbang Kecamatan Kuta di Kantor Camat Kuta, Rabu (11/2). Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung yang juga sebagai Ketua Dekrasnada Badung, Wakil Ketua TP PKK, Nyonya Sri Sudiana, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Nyonya Kompyang R. Swandika, anggota DPRD Dapil Kuta Anom Gumanti, Kadis Binamarga IB Surya Suamba, Kadis Perhubungan Wayan Weda Dharmaja, Kasatpol PP Ketut Martha, Tripika Kecamatan Kuta, Lurah dan Perbekel se-Kuta serta tokoh masyarakat Kuta.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara kembali menjelaskan, di Musrenbang tingkat Kecamatan Kuta ini pihaknya sudah berusaha merespon seluruh laporan persoalan dari Camat Kuta. Atas laporan tersebut, dirinya berpesan agar segera menyepakati secara bersama-sama untuk mengambil langkah, siapa melakukan apa, dan dimana. “Pada prinsipnya kami (Pemerintah Kabupaten Badung) siap. Begitu pula harapan kami yang menjadi fungsi Bappeda di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan agar pro aktif, dan silahkan untuk segera dikoordinasikan bersama kami,” tegas Suambara.

Sementara itu Camat Kuta, Gede Rai Wijaya melaporkan, jumlah usulan yang terangkum dalam musrenbang ini sebanyak 483 usulan, dengan total biaya sebesar Rp. 278, 1 milyar lebih. Usulan tersebut terangkum dalam 9 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik dengan 121 usulan, pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi sebanyak 134 usulan, perluasan akses layanan kesehatan 59 usulan, pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan 31 usulan, pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian 8 usulan, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup 133 usulan, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat 13 usulan, penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat 13 usulan, serta perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender dengan 8 usulan.