Musrenbang Kecamatan Kuta Utara
Suambara: Usulan Kegiatan Diharapkan Berorientasi Pada Upaya Pemberdayaan (em-powering) Masyarakat

     Proses perencanaan pembangunan pada tahap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten di tingkat Kecamatan, merupakan forum strategis untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan Desa/Kelurahan, yang disinkronisasikan dengan prioritas daerah.

     Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2016: ‘Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah’. Maka Pemerintah Kabupaten Badung sangat berharap, melalui Musrenbang akan menghasilkan usulan kegiatan yang sifatnya lebih berorientasi pada upaya pemberdayaan (em-powering) terhadap masyarakat. Sehingga kedepannya akan tumbuh kemandirian di masyarakat, agar bisa memiliki daya saing. Demikian antara lain terungkap saat Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara membuka Musrenbang Kecamatan Kuta Utara di kantor Camat Kuta Utara, Selasa (10/2). Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung yang juga sebagai Ketua Dekrasnada Badung, Wakil Ketua TP PKK, Nyonya Sri Sudiana, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Nyonya Kompyang R. Swandika, anggota DPRD Dapil Kuta Utara, Tripika Kecamatan Kuta Utara, Lurah dan Perbekel se-Kuta Utara serta tokoh masyarakat Kuta Utara.

     Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara kembali menekankan, untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat di tingkat desa, tentunya diperlukan peranan dari para Perbekel/Lurah untuk dapat kreatif dan berinovasi. “Caranya, masyarakat atau krama desanya dibuatkan kegiatan-kegiatan dari skala kecil, yang tentunya harus diseriusi, ditekuni, yang akhirnya bisa memberi tambahan penghasilan untuk masyarakatnya itu sendiri,” kata Wayan Suambara.

     Kembali ditambahkan Suambara, berhasil atau tidaknya suatu kegiatan kuncinya bukan di Pemerintah, harus ada kesadaran dari kedua belah pihak (antara yang mengusulkan kegiatan dan si penerima bantuan). Untuk itu, Suambara pun meminta para Kepala Desa dan SKPD, agar dapat mengawal dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah dirancangnya supaya dari waktu ke waktu hasil kegiatannya dapat lebih meningkat. “Katakanlah mereka minta pelatihan, minta di bantu alat, oke kita (Pemkab Badung) akan berikan. Kita jadwalkan, kita anggarkan, kita belikan alatnya. Namun tentunya dalam hal ini kita juga minta ke para Kepala Desa/Lurah, SKPD, untuk coba di seriusi siapa saja yang mau melakukan kegiatan, yang secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan, kan ga ada hasilnya. Intinya kita pemerintah siap untuk membantu,” tegasnya.

     Sementara itu Camat Kuta Utara, Dra. AA. Putu Yuyun Hanur Eny melaporkan, jumlah usulan yang terangkum dalam musrenbang ini sebanyak 507 usulan, dengan total biaya sebesar Rp. 356, 2 milyar lebih. Usulan tersebut terangkum dalam 9 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik dengan 77 usulan, pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi sebanyak 57 usulan, perluasan akses layanan kesehatan 76 usulan, pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan 11 usulan, pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian 49 usulan, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup 198 usulan, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat 23 usulan, penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat 6 usulan, serta perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender dengan 10 usulan.