Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 yakni ‘Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah’. “Makna yang terkandung dalam tema tersebut adalah tata kelola pemerintahan mulai aparatur pemerintah teratas sampai terbawah, kelian banjar harus bersinergi bekerja dalam satu kesatuan sistem antara Aparatur Sipil Negara, kelompok masyarakat serta dunia usaha. Jika ketiganya bersinergi maka kemandirian masyarakat akan semakin kuat sehingga ketergantungan kepada pihak lain bisa berkurang,”. Demikian antara lain terungkap saat Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mengwi di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (9/2).

     Hadir dalam kesempatan tersebut, Prof. Ramanta, SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung yang juga sebagai Ketua Dekrasnada Badung, Wakil Ketua TP PKK, Nyonya Sri Sudiana, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Nyonya Kompyang R. Swandika, anggota DPRD Dapil Mengwi Wayan Suyasa dan Made Sudarta, Tripika Kecamatan Mengwi, Lurah dan Perbekel se-Mengwi serta tokoh masyarakat Mengwi.

      Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara mengatakan, Musrenbang Kecamatan Mengwi yang merupakan forum antar stakeholder pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 ini dapat dimanfaatkan untuk membahas usulan yang bersifat prioritas dan kebutuhan masyarakat Mengwi yang mendesak, bukan usulan yang berdasarkan kepentingan dan keinginan. “Kepentingan dan keinginan itu sangatlah banyak dan relative bervariasi, sementara itu disatu sisi masih banyak kebutuhan di masyarakat Mengwi yang harus ditangani bersama dan tidak mungkin dapat dituntaskan sekaligus,” ungkap Suambara.

     Suambara menambahkan, perlunya ada pembagian tugas atau porsi dengan pemerintah desa seperti jika ada hal-hal yang berskala besar akan didanai dari APBD, sementara jika ada hal kecil yang masih mampu di cover di desa diharapkan dapat ditangangi dalam APBDes. “Dari adanya pembagian ini diharapkan masyarakat menjadi garda terdepan, dengan demikian partisipasi dan peran masyarakat menjadi lebih dominan dari peran pemerintah. Pemerintah dalam hal ini akan menjadi motivator dan stimulator sehingga dapat menggugah masyarakat untuk berinovasi dan membangun kemandirian masyarakat desa,” tambahnya.

     Lebih lanjut Suambara memaparkan, dengan tumbuhnya kemandirian akan berimplikasi pada daya saing, dimana Kecamatan Mengwi memiliki banyak potensi yang perlu inovasi dan dikembangkan. “Marilah kepala desa berlomba-lomba untuk melakukan inovasi dan membangun kemandirian masyarakat desa untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa di kecamatan Mengwi,” ajak Suambara.

     Sementara itu Camat Mengwi I Gst. Ngr. Gede Jaya Saputra melaporkan, jumlah usulan yang terangkum dalam musrenbang ini sebanyak 702 usulan, dengan total biaya sebesar Rp. 238, 8 milyar lebih. Usulan tersebut terangkum dalam 9 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan public sebanyak 201 usulan, pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi sebanyak 99 usulan, perluasan akses layanan kesehatan sebanyak 117 usulan, pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan sebanyak 9 usulan, pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian sebanyak 70 usulan, peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 168 usulan, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat sebanyak 11 usulan, penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 25 usulan dan perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender sebanyak 2 usulan.