Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung di 6 (enam) Kecamatan bukan sekedar kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun, melainkan merupakan forum antar stakeholder pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 dengan tujuan mendapatkan masukkan dan melaksanakan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan Kecamatan dengan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD yang memerlukan dukungan pendanaan baik bersumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun melalui APBN. "Desa di Kabupaten Badung mengelola anggaran yang cukup besar sehingga harus dicermati dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan berdasarkan daftar keinginan (shoping list)," ujar Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Petang di Balai Banjar Petang Kelod, Desa Petang, Rabu (4/2). Hadir dalam kesempatan tersebut, SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung yang juga sebagai Ketua Dekrasnada Badung, Tripika Kecamatan Petang, Perbekel se-Petang serta tokoh masyarakat Petang.

     Wayan Suambara mengatakan, berdasarkan perkembangan globalisasi dewasa ini, peran pemerintah telah bergeser dari semula sebagai mesin penggerak pembangunan menjadi fasilitator pembangunan sehingga kemandirian dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. “Karena itu perencanaan pembangunan daerah harus diarahkan kepada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik,“ kata Suambara.

     Lebih lanjut Suambara menambahkan, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 yakni ‘Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah dengan 9 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik, pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi, perluasan akses layanan kesehatan, pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan, pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian, peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat, penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender. “Makna yang terkandung dalam tema tersebut tata kelola pemerintahan harus baik mulai aparatur pemerintah teratas sampai terbawah, kelian banjar harus bersinergi bekerja dalam satu kesatuan sistem antara Aparatur Sipil Negara, kelompok masyarakat serta dunia usaha. Kalau ketiganya bisa bersinergi kami yakin kemandirian masyarakat makin kuat dan ketergantungan kepada pihak lain bisa berkurang,” paparnya.

     Sementara itu Camat Petang Gusti Putu Ariawan melaporkan, untuk Kecamatan Petang terangkum sebanyak 428 usulan dengan total dana Rp. 192 milyar lebih, dengan rincian kelompok ekonomi 74 usulan dengan dana Rp. 18 milyar lebih, kelompok sarana prasarana wilayah 244 usulan dengan total dana Rp. 157 milyar lebih, kelompok kesejahteraan sosial 67 usulan dengan dana Rp. 9 milyar lebih dan kelompok umum 43 usulan dengan dana Rp. 7 milyar lebih.