Bupati Badung A. A. Gde Agung, Jumat (23/1) lalu menghadiri Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla beserta Kabinet Kerja dengan para Bupati wilayah sebagian Sumatera, Bali, NTB, NTT dan Kalimantan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinet Kerja tersebut, Bupati Gde Agung menyampaikan pemaparan tentang Prioritas Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Badung di Bidang Katahanan Pangan, Infrastruktur dan Perizinan/Penanaman Modal.

     Dalam pemaparannya Bupati Gde Agung mengungkapkan bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, Pemkab Badung telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan dan program yang holistik dari hulu hingga hilir. Dari aspek regulasi Pemkab Badung membuat terobosan yang sangat berpihak pada petani disamping untuk memproteksi lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yakni kebijakan penghapusan pajak untuk lahan jalur hijau 100% dan keringanan PBB untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 20% sampai dengan 100%. Selain itu pembebasan BPHTB untuk hibah waris, kebijakan subsidi, pengembangan program Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP) sebagai penyangga harga gabah, pembelian beras petani, pemberian insentif kepada subak dan santunan kepada pekaseh. “Jadi pajak PBB itu bukan diorientasikan untuk meningkatkan pendapatan, namun lebih kepada upaya menekan alih fungsi lahan pertanian,” jelasnya.

     Bupati juga menyampaikan, guna mencetak generasi-generasi petani baru serta mendorong minat generasi muda agar mau menggeluti dunia pertanian, Pemkab Badung atas dukungan Dewan Badung juga membangun sekolah pertanian di Kecamatan Petang (SMK Pertanian). Selain itu dalam upaya ekstensifikasi pertanian, Badung telah mencetak lahan persawahan baru seluas 100 Ha dengan membangun terowongan air sepanjang 8,1 km untuk mengairi sawah tersebut. Dalam rangka penyediaan bahan pangan sumber protein hewani, Pemkab Badung telah mendirikan sentra ternak sapi bali di Desa Sobangan, untuk mempertahankan plasma nutfah ternak sapi bali.

     Selain ketahanan pangan, pada kesempatan tersebut Bupati Gde Agung juga memaparkan program prioritas pemerintah dibidang infrastruktur. Guna mendukung kepariwisataan di Kabupaten Badung, Bupati Gde Agung mengusulkan pembangunan jalan lingkar di kawasan pariwisata tepatnya Jalan Lingkar Barat Tanjung Benoa yang merupakan kelanjutan dari ruas Jalan Nasional By Pass Ngurah Rai. Bupati mengatakan, hingga tahun 2014 kondisi jalan di Badung sudah 100% dalam kondisi mantap, begitu pula saluran irigasi dalam kondisi baik, dan kondisi inipun telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Kementerian PU. Dibagian lainnya Bupati Gde Agung menyampaikan, untuk meningkatkan pelayanan dalam perizinan/penanaman modal, Pemkab Badung telah menerapkan system layanan perizinan terpadu melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang mengelola 53 jenis perizinan dan 35 jenis non perizinan. Melalui Badan ini kewenangan pelayanan perizinan telah didelegasikan dari Bupati Badung kepada Kepala BPPT Badung sejak tahun 2013.