Bupati Badung A.A. Gde Agung didampingi Wabup. I Made Sudiana dan Sekda Badung Kompyang R. Swandika menerima Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali beserta jajarannya di Puspem Badung, Rabu (7/1) kemarin. Kedatangan BPKP ini terkait akan adakan pendampingan dari BPKP Bali terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Badung tahun anggaran 2014. Acara tersebut juga dihadiri Inspektur Kab. Badung Luh Suryaniti, Kadispenda I Wayan Adi Arnawa, Kabag Keuangan I Ketut Gede Suyasa, Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah I Wayan Puja dan Direktur PDAM Tirta Mangutama Badung I Made Subarga Yasa.

      Bupati Gde Agung menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Perwakilan BPKP Bali beserta jajaran yang tidak henti-tentinya terus memberikan pendampingan kepada segenap Jajaran SKPD di Badung. Guna mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, selama 2014 Pemkab Badung telah melakukan beberapa langkah penting seperti rapat evaluasi mengenai serapan anggaran serta realisasi fisik di tahun 2014. Selain itu Bupati secara khusus telah mendatangi SKPD-SKPD yang mempunyai program kegiatan yang cukup besar untuk menyiapkan kelengkapan dokumen 2014. Terkait masalah asset, Badung telah melakukan sesus asset dan BPKP diminta melakukan verifikasi terhadap asset di Badung. Di tahun 2015 ini juga sudah mulai mengadakan semacam Bimtek berkenaan dengan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual (accrual basis). “Kami minta BPKP terus Mengadakan pendampingan baik berkenaan dengan asset maupun keuangan termasuk pendampingan secara khusus kepada Dispenda kami,” terangnya seraya menambahkan selama melakukan pendampingan di Badung, BPKP juga diminta untuk mengadakan sebuah simulasi pemeriksaan sehingga bisa membenahi kekurangan yang ada. Bupati juga menerangkan pihaknya telah pula mengadakan rapat terkait penerapan anggaran 2015. Beliau menjelaskan, tampilan APBD Badung 2015 yang besarnya mencapai 3,6 T sebagain besar diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tampilan perbandingan belanja public yang lebih besar dari belanja aparatur (66,44% berbanding 33,56%). Bupati berkeingainan diakhir masa pengabdiannya di tahun 2015 ini dapat menuntaskan tugas-tugas dengan baik, dengan “soft landing”.

      Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Didik Krisdiyanto mengatakan, kehadirnnya bersama dengan jajaran BPKP Bali ini terkait akan dilaksanakannya pendampingan/review terhadap LKPD Badung TA 2014. “Dalam hal ini BPKP ingin terus memberikan pendampingan kepada Badung dalam rangka langkah pencegahan/preventif terkait dengan korupsi. " BPKP akan terus mendorong agar segenap jajaran SKPD di Badung mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, Transparan dan akuntabel di Kabupaten Badung,” jelasnya. Selama pendampingan di Badung, pihaknya akan melakukan assistensi terhadap penatausahaan asset-aset yang sudah terdata dan terinci di masing-masing SKPD. terlebih dalam tahun 2015 sistem akuntansi keuangan daerah sudah menggunakan system accrual basis. “, kami ingin mendorong Pemkab Badung untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga opininya meningkat,” terangnya. Selain itu, BPKP telah mengadakan workshop KPI (Key Perfomance Indicators) bagi PDAM Tirta Mangutama Badung. KPI ini dapat dikatakan sebagai alat bantu organisasi dalam mengukur apakah apa yang dilakukannya masih “on the track” atau masih dalam jalur yang benar.