Aparatur Sipil Negara di era ini harus kembali ke jati dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. “Nafkah dan segala fasilitas yang dinikmati oleh aparatur sipil negara berasal dari negara dan masyarakat. Oleh sebab itu setiap aparatur sipil negara harus hidup sederhana dan merakyat, serta selalu berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui masalah-masalah kemasyarakatan agar dapat mengambil kebijakan yang akurat dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. ” Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Dr. Yuddy Chrisnandi, di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Badung saat melakukan kunjungan kerja di Puspem Kabupaten Badung, Kamis (4/12).

      Lebih lanjut Menteri PAN RB juga mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah pilihan dan profesi yang mulia, sehingga setiap aparatur harus dapat memposisikan dirinya sebagai guru dan panutan bagi masyarakat sekitarnya. Menurutnya kondisi tersebut berimplikasi pada terikatnya seorang aparatur terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan. Menteri PAN dan RB juga mengingatkan bahwa salah satu masalah yang menghambat pelayanan kepada masyarakat adalah tidak optimalnya fungsi unit-unit layanan publik. Oleh sebab itu pihaknya mengingatkan agar semua unit layanan memberikan layanan yang memuaskan.

      “Anggaran negara harus digunakan dengan hemat tanpa mengurangi efektivitasnya. Batasi penggunaan anggaran yang tidak efektif, antara lain penggunaan hotel untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas yang tidak perlu. Penghematan anggaran ini akan bermanfaat untuk pembangunan berbagai infrastruktur publik yang masih sangat diperlukan masyarakat,” imbuhnya.

      Menteri PAN RB juga mengingatkan agar setiap satuan kerja dapat menghilangkan ego sektoral dan bekerja dengan sinergi. Aparatur Sipil Negara di berbagai tingkatan baik kabupaten/kota, provinsi serta TNI/Polri harus mampu bersinergi, mengingat kesemuanya berkinerja dengan menggunakan anggaran rakyat melalui APBN. “Inilah esensi revolusi mental yang selalu diingatkan oleh Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Untuk menjaga dan menegakkan kewibawaan lembaga pemerintah, menurutnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai perangkat peraturan antara lain yang membatasi pelaksanaan rapat-rapat di hotel. Peraturan tersebut akan diikuti pula dengan berbagai peraturan lainnya. “Namun pemerintah juga akan tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur sipil negara,” terangnya.

     Menteri PAN RB juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang telah melakukan berbagai upaya inovasi pelayanan publik sehingga dapat masuk dalam 99 inovasi publik terbaik di Kementerian PAN dan RB, khususnya pada aspek pertanian dan penanganan limbah.
Sementara Bupati Badung Anak Agung Gde Agung dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. “Capaian dan prestasi yang dicapai Kabupaten Badung diraih dengan kerja keras, dan upaya perbaikan akan terus berjalan,” tegas Gde Agung.

      Kunjungan kerja Menteri PAN RB di Kabupaten Badung tersebut didampingi oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Mirawati Soedjono dan Kapolda Bali Inspektur jendral Polisi Benny Mokalu. Setelah menyampaikan arahan kepada jajaran Pemkab Badung, Menteri PAN RB meninjau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) serta melakukan penanaman pohon Jepun jenis "Madam Pony Beauty Plumeria" dari Thailand yang di taman jepun di dalam lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Usai menanam pohon Jepun Menpan mengungkapkan agar menjadikan Kabupaten Badung sebagai tempat yang indah dan nyaman untuk pelayanan masyarakat.