Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar Rapat Pleno Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (5/3/2026).

Rapat ini dibuka oleh Asisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung, Dr. I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si, mewakili Sekretaris Daerah Badung selaku Ketua TPAKD.

Dr. I Wayan Wijana menyampaikan bahwa rapat pleno ini menjadi momentum penting untuk menyusun program kerja TPAKD Tahun 2026 agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Badung.

“Rapat pleno ini bertujuan untuk menyusun program kerja TPAKD Tahun 2026. Berbagai masukan dan arahan dari Koordinator TPAKD Badung menjadi dasar dalam merumuskan program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung visi pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, rapat pleno juga menjadi forum strategis untuk mendorong sosialisasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai program pemerintah daerah yang bertujuan menggerakkan perekonomian. Program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga program subsidi bunga Sidi Kumbara dinilai perlu terus diperluas pemanfaatannya agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal.

“Rapat ini sangat penting untuk mendorong sosialisasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program akses pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program seperti KUR maupun Sidi Kumbara secara maksimal sehingga mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh anggota TPAKD dapat bekerja secara maksimal dalam melakukan sosialisasi, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Melalui kerja keras dan kolaborasi tim, perekonomian masyarakat Badung dapat terus tumbuh lebih baik, khususnya pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM,” tambahnya.

Pada tahun 2026, TPAKD Badung mengusung visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung yang inklusif secara keuangan, berdaya saing, dan terlindungi melalui penguatan akses pembiayaan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan literasi keuangan. Visi ini selaras dengan arah pembangunan daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam percepatan inklusi keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, TPAKD Badung menetapkan beberapa fokus strategis. Pertama, penguatan UMKM pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif melalui optimalisasi akses pembiayaan, baik melalui skema KUR, UMi, maupun program subsidi daerah seperti Sidi Kumbara yang bekerja sama dengan BPD Bali Cabang Mangupura. Selain itu, program UMKM Bali Nadi Jayanti akan terus dikembangkan secara tematik dan terstruktur agar UMKM di Badung mampu naik kelas dan menjadi lebih bankable.

Kedua, penguatan literasi dan digitalisasi keuangan melalui berbagai program edukasi bagi aparatur sipil negara (ASN), pelajar, serta masyarakat. Program Kejarku Pandai dan edukasi pencegahan pinjaman ilegal maupun investasi bodong akan terus digencarkan guna menciptakan generasi muda Badung yang cerdas secara finansial.

Ketiga, integrasi program inklusi keuangan ke dalam seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam hal ini ditegaskan bahwa program TPAKD bukan hanya menjadi tanggung jawab sekretariat, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang harus mengintegrasikan program inklusi keuangan dalam perencanaan kerja masing-masing serta melaporkan capaian melalui Sistem Informasi TPAKD (SITPAKD).

Keempat, penguatan kelembagaan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, perbankan, akademisi, serta dunia usaha. Monitoring secara triwulanan dan evaluasi berbasis data akan dilakukan guna memastikan program berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.

Sementara, Asisten Direktur Madya OJK Provinsi Bali, I Gusti Bagus Adi Wijaya, yang mewakili Kepala OJK Bali menyampaikan bahwa berbagai program yang dirancang TPAKD Badung memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Hari ini kita membahas berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang akan dilaksanakan oleh TPAKD Badung. Program-program ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait akses keuangan,” ungkapnya.

Ia mencontohkan salah satu program unggulan Badung yakni Sidi Kumbara yang memberikan subsidi bunga bagi pelaku UMKM sehingga dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga nol persen.

“Program seperti Sidi Kumbara sangat baik karena memberikan akses pembiayaan dengan bunga nol persen bagi pelaku UMKM. Program ini perlu terus disosialisasikan agar tepat sasaran sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan modal usaha dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah,” jelasnya.

Ia menyebut bahwa seluruh program yang telah dirancang oleh TPAKD Badung perlu dilaksanakan secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, OPD, perbankan, serta berbagai lembaga terkait, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Badung.

“Harapan kami, seluruh program yang telah disusun dapat dijalankan secara kolaboratif bersama seluruh OPD dan lembaga terkait, sehingga pada akhirnya mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Badung,” pungkasnya.

Rapat pleno tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, Kabag Perekonomian A.A. Sagung Rosyawati, perwakilan Bank BPD Bali Cabang Badung dan Mangupura, koordinator TPAKD, OPD terkait, serta sejumlah undangan lainnya.