Perkembangan Information Technology (IT) dan terutamanya Sistem Pengadaan Barang/Jasa dengan cepat terus berubah dari Katalog Elektronik Versi 5 yang akan di non-aktifkan 20 Maret 2025 digantikan dengan Katalog Elektronik versi 6 yang segera harus dipahami, dikuasai untuk dapat diimplementasikan pada masing-masing perangkat daerah.

“Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang implementasinya adalah pelaksanaan APBD Tahun 2025. ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung seperti yang diharapkan pimpinan, mau tidak mau, siap tidak siap diharuskan untuk menguasai, mencermati, semua sistem aplikasi elektronik yang diterapkan dalam Pemerintahan," begitu disampaikan oleh Sekda Surya Suamba yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana pada pembukaan Sosialisasi Implementasi sekaligus Live Testing Transaksi Katalog Elektronik Versi 6 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan narasumber dari Biro Pengadaan barang/jasa Provinsi Bali.

Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Rapat Kerta Gosana pada Selasa (24/2/2025) ini dihadiri oleh Kadis Kominfo IGN Jaya Saputra, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa I Dewa Gede Sudirawan, Para PPK, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran, para admin Lingkup Pemda Badung, perwakilan BPD cabang Badung dan Mangupura, serta UMKK di Badung.

Lebih lanjut Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana menambahkan bahwa Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 ini memiliki efisiensi dalam proses pengadaan yang mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses pengadaan. Meningkatkan transparansi dalam setiap tahap pengadaan, dari pencarian produk hingga pembayaran hingga memudahkan akses bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, termasuk pemerintah dan penyedia barang/jasa. “Pimpinan selalu mendorong untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, apabila bisa dilakukan maka serapan anggaran dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Badung dengan diimbangi oleh para pelaku usaha menayangkan produknya di Katalog Versi6," pintanya.

Sementara itu Kabag Pengadaan Barang/Jasa I Dewa Gede Sudirawan melaporkan Sosialisasi Implementasi sekaligus Live Testing Transaksi Katalog Elektronik Versi 6 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai tindak lanjut dari surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri bersama Kepala LKPP tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 yang mulai diterapkan 20 maret 2025, menggantikan Katalog Elektronik Versi 5. 

"Pemerintah Kabupaten Badung melalui Sekda sudah memerintahkan kepada semua perangkat daerah untuk menyampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pejabat pengadaan, untuk segera membuat akun dan astungkara hampir 95% akun inaprop non penyedia sudah bisa didaftarkan dan siap untuk melakukan transaksi, dan bagi penyedia juga diharapkan segera membuat akun penyedia sehingga proses Implementasi Katalog Elektronik Versi y bisa berjalan lancar," pintanya.