Badung Komit Susun Dokumen Perencanaan Yang Akuntabel

Informasi › Berita

Badung Komit Susun Dokumen Perencanaan Yang Akuntabel

Admin

Jumat, 14 Februari 2014 10:15 WITA | 752 kali dibaca

Foto : Badung Komit Susun Dokumen Perencanaan Yang Akuntabel

Dibagian lainnya Suambara menegaskan, musrenbang bukanlah suatu kegiatan rutin. Musrenbang merupakan media yang sangat penting dan strategis dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi skala prioritas, dalam upaya pengelolaan potensi local daerah. Guna mewujudkan dokumen perencanaan yang akuntabel. “Oleh sebab itu tahapan-tahapan dalam perencanaan, mulai dari musrenbang desa, kelurahan, kecamatan bahkan sampai kabupaten harus linier dengan dokumen perencanaan berikutnya seperti KUA PPAS hingga rancangan APBD. Guna menyelaraskan dokumen tersebut, tema pembangunan serta prioritas pembangunan menjadi acuan dalam pembahasan substansi dalam musrenbang ini,” tegas Suambara.

Lebih lanjut Suambara menjelaskan, kawasan Kuta Utara memiliki potensi pembangunan kepariwisataan. Potensi ini satu sisinya memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakatnya akan tetapi sisi lainnya dapat memberikan ekses negatip akibat terjadinya migrasi penduduk yang meningkat. Peningkatan migrasi penduduk ini yang tidak didukung oleh SDM tentu dapat berpotensi terjadinya peningkatan kemiskinan. “Kepala Desa dan Lurah agar melakukan upaya cegah secara dini migrasi penduduk tanpa dokumen resmi,” jelas Suambara.

Sementara itu Camat Kuta Utara, A.A. Putu Yuyun Hanura Eny, melaporkan usulan kegiatan musrenbang ini sebanyak 465 usulan dengan total nilai Rp. 166,1 milyar lebih. Rincian usulan ini sesuai dengan 9 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di Tahun 2015 yakni Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran jumlah usulan 12 dengan nilai Rp. 928,5 juta lebih, Peningkatan dan Perluasan Akses Layanan Kesehatan jumlah usulan 53 dengan nilai Rp. 3,7 milyar lebih. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Peningkatan Kecakapan Hidup Jumlah Usulan 45 dengan nilai Rp. 15 milyar lebih. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi, Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik jumlah usulan 74 dengan nilai Rp. 4,7 milyar lebih. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kebencanaan serta Keamanan jumlah usulan 5 dengan nilai Rp. 146,5 juta.

Peningkatan Mutu Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 195 usulan dengan nilai Rp. 133,4 milyar lebih. Revitalisasi Usaha Ekonomi Kreatif Skala Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 19 usulan dengan nilai sebesar Rp. 1,5 milyar lebih. Peningkatan Produktivitas, Kualitas dan Pemasaran Hasil Pertanian Dalam Arti Luas sebanyak 56 usulan dengan nilai Rp. 6,2 milyar lebih serta Pengembangan Kepariwisataan Berkualitas dan Pelestarian Budaya Bali jumlah usulan 7 dengan nilai Rp. 257 juta.
Bagikan