Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa selaku Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Badung memimpin jajaran FPK Badung melakukan kunjungan study komprehensif  ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Jakarta, Kamis (21/3). Dalam kesempatan tersebut Wabup. Suiasa didampingi Kepala Badan Kesbangpol Badung I Nyoman Suendi, Kadis Sosial I Ketut Sudarsana, Kadis Kebudayaan I Gede Eka Sudarwitha, Kabag Prokompim Made Suardita, Kabag Tapem Made Surya Dharma, Ketua FPK Badung  I Made Sura beserta Pengurus FPK Kabupaten Badung.

Rombongan diterima oleh Sekretaris Utama BPIP RI Tonny Agung Arifianto, Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi Mahnan Marbawi, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Edi Subowo, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kahfi Heriyanto, Direktur Perencanaan, Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Yakob KM, serta Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sadono Sriharjo.

Wabup. Suiasa menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung dan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Badung sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sekretaris beserta segenap jajaran BPIP RI yang  telah menerima kunjungan Pemkab. Badung. Dijelaskan bahwa kunjungan ke BPIP ini menjadi sebuah motivasi bagi Pemkab Badung dan terkhusus lagi bagi FPK Badung untuk mengetahui program-program utama yang telah dijalankan BPIP.

"Kemudian nanti kami di daerah akan mempunyai dasar untuk melakukan akselerasi selaras dengan program BPIP," terangnya.

Kunjungan ke BPIP ini juga dinilai sangat penting dan strategis, bagaimana tidak karena daerah memiliki tanggung jawab yang besar di dalam menjaga ideologi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Kami di daerah sudah memiliki mitra salah satunya FPK yang kami ajak bersama-sama membantu pemkab badung untuk melakukan sosialisasi ke segenap lapisan masyarakat," tambahnya.

Diharapkan melalui kunjungan ini akan dapat menambah wawasan jajaran FPK Badung sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai mitra pemerintah dalam melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.