Badung Bentuk Pokja Kawasan Konservasi Perairan

Informasi › Berita

Badung Bentuk Pokja Kawasan Konservasi Perairan

Admin

Rabu, 3 Juli 2013 15:29 WITA | 1069 kali dibaca

Foto : Badung Bentuk Pokja Kawasan Konservasi Perairan

Lebih jauh Gde Agung mengatakan, pelestarian hutan mangrove khususnya di kawasan tertentu tidak cukup dengan menanam saja. Harus ada upaya pemeliharaan. Upaya pemeliharaan ini berkaitan erat dengan soal kebersihan hutan mangrove dari sampah. “Hutan mangrove juga sebagai pelindung kehidupan kita semua. Belum lama ini saya menginstruksikan tim reaksi cepat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk turun membersihkan hutan mangrove. Karena saya lihat banyak sekali sampah-sampah plastik di sana,” ungkap bupati.

Terkait hal itu, lanjutnya, kawan hutan mangrove harus dilakukan pemetaan ulang. Guna mengetahui wilayah mana yang tak bisa lagi dimanfaatkan, dan wilayah mana yang masih memungkinkan untuk dilakukan penambahan areal hutan mangrove. Intinya, perlu adanya zonasi, sehingga ketahuan mana hutan mangrove dan mana wilayah untuk pemukiman.

Demi kelestarian hutan mangrove itu pula. Gde Agung tegas mengatakan, perlu langkah-langkah hukum serta administratif dalam rangka melindungi hutan mangrove. “Iya untuk melindungi hutan mangrove memang pelu langkah hukum dan administratif,” ucapnya.

Gde Agung pun sangat mendorong dan mendukung terbentuknya forum peduli hutan bakau/mangrove. Forum ini dimotori oleh kumpulan LPM di kawasan hutan bakau Kuta Selatan, yakni Tanjung Benoa, Tengkulung, Benoa, Kedonganan, Kelan, Jimbaran dan Tuban. “LPM ini memiliki suatu kesadaran untuk penanaman dan pemelihraan hutan bakau.”

“Kami juga sudah bentuk Pokja KKP (Kawasan Konservasi Perairan) dan Pokja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP). Untuk SK-nya sedang dibentuk. Ini diharapkan bisa terjadi penambahan kawasan hutan mangrove menjadi 1.000 Ha,” tandasnya.
Bagikan