Rapat Persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Informasi › Berita

Rapat Persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Admin

Senin, 28 November 2016 01:00 WITA

Foto : Rapat Persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka mendukung program Pemerintah melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik serta berkenaan dengan "One Agency One Inovation" atau gerakan satu instansi satu inovasi dalam meningkatkan daya saing untuk menuju tinggal landas, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Badung mengadakan rapat persiapan Kompetisi Pelayanan Publik. Rapat ini dipimpin Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika dan dihadiri para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, bertempat di ruang Pertemuan Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala. Senin (21/11). Pada rapat tersebut masing-masing SKPD memaparkan program inovasi dalam upaya peningkatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima.

            Sekda Kompyang R. Swandika menyampaikan, terkait inovasi pelayanan publik dan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 19 tahun 2016 tentang Kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2017, maka seluruh kementrian/lembaga/pemerintah daerah diwajibkan mengikuti kompetisi ini. Karena hal ini merupakan salah satu cara dalam rangka peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperintahkan masing-masing SKPD agar segera mengirimkan Profosalnya karena program inovasi merupakan piranti yang terus didorong untuk meningkatkan kinerja.

            Sementara itu Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam arahannya menyampaikan, dalam masa 5 (lima) tahun kedepan, yang ingin dicapai di Kabupaten Badung adalah peningkatan daya saing daerah. Ada 5 hal yang harus dilakukan kalau kita ingin berdaya saing sebagai pundamen dasar diantaranya; pertama, harus mampu mengurangi beban-beban yang sifatnya ekonomis pada masyarakat, baik yang bersifat personal, keluarga serta beban ekonomis sosial itu sendiri. Kedua, harus melengkapi infrastruktur dan jangan sampai masyarakat terbebani. Ketiga, harus bermain dengan teknologi/memanfaatkan teknologi yang ada agar tidak ketinggalan zaman. Keempat, pelayanan publik harus prima sehingga dapat menimbulkan kepercayaan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). "Kalau tidak prima, masyarakat tidak akan pernah percaya kalau kita berbuat dan berpandangan bahwa kita hanya sifatnya apa yang sudah ada dan berlaku seperti apa adanya dan masyarakat akan banyak menghabiskan waktu untuk memenuhi hak-hak sipilnya," jelasnya. Dan yang kelima, para eksekutor diberikan perhatian dan para pelaku-pelaku diajak bekerja termasuk ASN diperhatikan. "Namun kita mulai dari bawah dulu memberikan perhatian kepada Pekaseh, Kelian Banjar, Kelian Desa Adat, Perbekel sampai para Pemangku," katanya.
Bagikan