Hadir dalam pengarahan tersebut Inspektur Kabupaten Badung Wisnu Bawa Temaja, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Putu Gede Sridana, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan I Gede Oka Sukadana, Camat se Kabupaten Badung serta Kepala desa se Kabupaten Badung.

Sudikerta lebih lanjut mengatakan terkait adanya 8 desa yang belum menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tepat waktu, perlu dicarikan solusi agar tidak menghambat pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat desa.  Dan jika menemui kendala, agar desa tersebut secepatnya melakukan koordinasi dengan Camat setempat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa. “Pemerintah Kabupaten Badung akan memberikan apresiasi dan rewards kepada desa yang telah melakukan penatakelolaan APBDes dengan progress terbaik .” pungkasnya.

Sementara itu Inspektur Kabupaten Badung Wisnu Bawa Temaja, menegaskan inspektorat sebagai auditor tidak hanya bekerja pada akhir kegiatan saja, akan tetapi sudah melakukan pengawasan dari awal perencanaan yang dapat meminimalkan terjadinya temuan oleh pengawas eksternal. “Inspektorat bukan mencari-cari kesalahan akan tetapi melakukan pemeriksaan serta memberikan pengarahan dan pembinaan agar tidak salah langkah.” Tegas Wisnu Bawa Temaja.