Untuk mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan penandatanganan Kerjasama (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali terkait dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Puspem Badung, Jumat (4/3). Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, S.Sos bersama Kepala BPKP Perwakilan Bali Sudiro, Ak. MM. Setelah penandatanganan MoU, Bupati Giri Prasta menyerahkan secara simbolis dana desa, yang bersumber dari ADD dan penyisihan bagi hasi pajak daerah dan retrebusi daerah kepada Desa se-Kabupaten Badung.

            Dalam sambutannya Bupati Giri Prasta menekankan, bahwa kebijakan Strategis pemerintah pusat melalui Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran, berkenaan dengan hal tersebut Bupati Giri Prasta terus mendorong segenap aparatur pemerintah di Kabupaten Badung untuk berinovasi dalam mengelola potensi yang ada di tiga wilayah pembangunan di Badung (Badung Utara, Tengah dan Selatan) guna dapat diorientasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Badung. "Melalui bantuan dana desa, ADD dan penyisihan pajak dan retribusi daerah yang diarahkan ke Desa adalah wujud konkrit komitmen Pemkab Badung membangun badung dari pinggiran yakni dari desa sehingga dapat menumbuhkan gerakkan bangga suka desa," kata Giri Prasta.

            Giri Prasta mengharapkan, kebijakan mengalokasikan dana begitu besar kepada desa ini perlu dikawal baik secara internal meliputi masyarakat, BPD serata jajaran pengawas di Pemkab Badung maupun pengawasan eksternal melalui pendampingan dari BPKP. tentunya termasuk dengan dukungan sistem Siskeudes yang diharapkan akan memudahkan pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa yang begitu besar. Sehingga pada akhirnya tujuan pembangunan mulai dari pembangunan fasilitas publik di desa, pelayanan publik termasuk dukungan ambulance desa lengkap dengan porsonil medis dan para medisnya adalah bagian dari upaya menumbuhkembangkan serta memotivasi masyarakat untuk bangga dengan desanya.

Sementara Kepala BPKP Perwakilan Bali Sudiro, Ak. MM menjelaskan, BPKP telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara nasional. Salah satu hasil dari upaya tersebut berupa produk Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa-Siskeudes. Menurutnya, aplikasi siskeudes telah mampu menatausahakan seluruh sumber dana secara komprehensif, bukan hanya dana desa yang diterima dari APBN. Melalui aplikasi siskeudes ini maka kesulitan akuntansi diatasi oleh program aplikasi. Sehingga desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

            Penandatanganan MoU tersebut dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda Badung Kompyang R. Swandika, pimpinan SKPD, para Perbekel dan BPD se- Kabupaten Badung.