Bappeda dan Litbang Kabupaten Badung mendapat kehormatan sebagai obyek kunjungan dari Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK yang didalamnya terdiri dari unsur KPK dan BPKP. Kunjungan korsupgah ke Bappeda Litbang Badung ini guna melihat penerapan e-musrenbang dan e-planning di Badung. Kunjungan Tim Korsupgah KPK diterima Kepala Bappeda Litbang Badung I Wayan Suambara didampingi Sekretaris Bappeda Litbang Agus Ariawan serta para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang, Rabu (2/3) di Ruang Pertemuan Bappeda Litbang, Puspem Badung. Dalam kunjungan tersebut Tim Korsupgah KPK mengapresiasi penerapan e-planning dan e-musrenbang di Kabupaten Badung.

Kepala Bappeda Litbang I Wayan Suambara menyampaikan kunjungan oleh Tim dari KPK bersama BPKP dalam satu unit kerja koordinasi Korsupgah ini dalam rangka memonitoring, mengevaluasi sekaligus membina Bappeda Litbang berkenaan dengan perencanaan dan penganggaran didalam berbagai aspek. Suambara juga menyampaikan terima kasih kepada anggota Tim karena telah menjadikan Bappeda Litbang Badung sebagai obyek kunjungan. "Kesempatan ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan arahan, bimbingan, tuntunan dalam rangka masuk kedalam satu bingkai yang namanya bingkai yang baik dan benar, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai aspek," jelasnya. Diharapkan, dalam proses nanti, tim dapat memberi ruang bagi jajaran Bapeda untuk bertanya dan bertukar pikiran. "Kami yakin bahwa kehadiran Tim akan memberikan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas di masa yang akan datang. Dari Bappeda kami harapkan dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh dan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar kita mendapatkan pengetahuan, tambahan informasi dalam upaya menyempurnakan design-design yang dimiliki," imbuhnya.

Ketua Tim Korsupgah KPK Wawan Wardiana menjelaskan, bahwa kegiatan pencegahan yang telah dilakukan Korsupgah telah dimulai tahun 2011 lalu. Kegiatan Korgupgah dari tahun 2011 hingga 2015 di pemerintah daerah dilakukan untuk melihat perencanaan yang telah dilakukan oleh para eksekutif. Selanjutnya dilakukan konsultasi serta pengamatan terhadap perencanan dan pelaksanaan APBD yang telah dianggarkan. Ditambahkan, Tim ini akan melakukan pengamatan di lapangan selama dua minggu, hasil pengamatan tersebut akan didiskusikan dengan SKPD yang terkait. Dari diskusi akan dilaksanakan Semiloka dengan mengumpulkan pimpinan daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, DPRD, LSM termasuk tokoh masyarakat. Dalam semiloka diungkapkan hasil dari observasi dan hasil rekomendasi. Lalu diikuti rancana aksi dari Pemda setempat melalui SKPD terkait terhadap rekomendasi yang diberikan Korsupgah. Dan dipertengahan tahun berikutnya akan dilakukan monitoring dan evalasi terhadap rencana aksi yang telah dibuat SKPD.

Di tahun 2016 ini Tim Korsupgah sedang mengumpulkan best practice mengenai pengelolaan keuangan terbaik yang dilakukan daerah, pengadaan barang dan jasa serta mengenai perizinan. Sehingga munculah beberapa daerah yang menurut Tim perlu dilakukan proses evaluasi, kunjungan dan pengamatan di lapangan. Sementara kehadiran Tim Korsupgah ke Badung ini untuk melihat proses pengelolaan APBD melalui e-Musrenbang dan e-Planning. "Yang difokuskan adalah perencanaan mulai dari Musrenbang sampai KUA-PPAS dan menjadi APBD. Kita ingin melihat pemaparan e-musrenbang dan e-planning itu seperti apa, apa ada kesamaan dengan sistem dari daerah yang lain," jelasnya.

Sekretaris Bappeda Litbang Agus Ariawan memaparkan tentang penerapan e-musrenbang dan e-planning di Kabupaten Badung. Aplikasi ini mulai diterapkan pada awal tahun 2016. Dijelaskan bahwa salah satu misi pemerintah Badung saat ini yakni meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Misi yang diusung bupati dan wakil bupati terpilih ini ada korelasi dengan pelaksanan tugas kami dalam rangka pengembangan tupoksi perencanaan khususnya memanfaatkan TI (teknologi informasi).
Dibagian lainnya dijelaskan bahwa, dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, Pemkab Badung tetap mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang tahapan dan proses perencanaan. "Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kita berusaha melaksanakan tahapan proses APBD dengan ketepatan waktu, dan tidak pernah mengalami kerterlambatan, mulai tahapan Musrenbang Des/Kelurahan sampai jadi APBD semaksimal mungkin," jelasnya. Dengan ketepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran ini, sehingga Badung mendapat insentif dari pemerintah pusat. Selain itu Mendagri juga memberi penghargaan Pangripta Nusantara tiga kali berturut-turut, sehingga tidak diperkenankan lagi mengikuti penilaian tersebut.