Kabupaten Badung diberi kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan publik tingkat nasional. Rapat yang diikuti 57 Bupati dan Walikota seluruh Indonesia tersebut dibuka secara resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi,M.E di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Jumat (26/2). Kehadiran MenPAN RB di Puspem Badung disambut Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wabup. I Ketut Suiasa serta Pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Badung. Acara tersebut dihadiri pula Deputi Pelayanan Publik KemenPAN RB Mirawati Sudjono, Dirjen Imigrasi Ronnie F. Sompie serta Bupati dan Walikota dari 57 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

            MenPAN RB dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada 57 Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Badung yang terus menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik. Untuk itu diharapkan instansi pemerintah terus berupaya menciptakan inovasi pelayanan publik sehingga akan memudahkan masyarakat untuk berusaha. Dengan demikian investasi semakin berkembang serta kesejahteraan masyarakat akan meningkat. "Salah satu faktor yang mempengaruhi kemudahan berusaha adalah efesiensi dan efektivitas birokrasi yang dipacu oleh inovasi pelayanan publik," tambahnya.

            Bupati Badung dalam sambutannya menyambut baik kegiatan rapat evaluasi tindak lanjut evaluasi pelayanan publik ini. Karena tujuan pertemuan ini sejalan dengan komitmen Pemkab Badung menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Terkait dengan upaya dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemkab Badung beserta segenap jajaran untuk memperbaiki mutu pelayanan publik diantaranya; mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan RSUD Badung sehingga naik kelas dari type C menjadi type B. Membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai wujud pelayanan terpadu satu pintu. Mendorong seluruh unit pelayanan publik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik melalui upaya pendampingan penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survey kepuasan masyarakat. Mewajibkan SKPD melaksanakan inovasi pelayanan publik melalui program "one agency one inovation" (satu SKPD satu inovasi), serta menjadikan keberhasilan dalam melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dalam penerapan reward and punishment.

            Giri Prasta menambahkan, pada tahun 2014, salah satu program terobosan Badung masuk 90 inovasi yaitu Festival Budaya Pertanian sebagai terobosan inovasi, promosi dan pemasaran produk pertanian. Sementara tahun 2015, ada tiga program inovasi Badung yang berhasil masuk top 99 inovation dan meraih penghargaan yaitu program OVOP, asparagus ditanam, ekonomi mapan (top 25), program Gelatik, sampah plastik, musibah membawa berkah (top 40), cegah kanker serviks perempuan tersenyum (top 99).

Sementara Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono menjelaskan, dalam mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik, KemenPAN RB telah meluncurkan gerakan satu instansi satu inovasi. Artinya, setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwajibkan menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik setiap tahun. Ditambahkan, rapat koordinasi ini bertujan untuk menyampaikan hasil evaluasi pelayanan publik di 57 kabupaten/kota (pusat pelayanan terpadu satu pintu, RSUD dan Kantor DukCapil) serta unit pelayanan publik lainnya (Bandar Udara, Pelabuhan, Imigrasi dan Polres) yang telah dilaksanakan sejak 2015. Lewat evaluasi diharapkan peserta rapat dapat belajar dari daerah-daerah yang telah menjadi role model. "Peserta akan melihat langsung pelayanan publik di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai role model dan pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik. Kami harapkan para peserta segera mereplikasi atau menirunya, untuk kemudian dikembangkan di unit pelayanan masing-masing," pungkasnya.