Keberhasilan Pemkab Badung dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mendapat apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat. Hasil evaluasi LAKIP Badung tahun 2015, KemenPAN RB memberikan nilai 75,89 dengan kategori BB (sangat baik). Nilai ini meningkat dibandingkan AKIP Badung tahun 2014 dengan nilai 69,12 dengan kategori B gemuk. Jika menggunakan kreteria lama nilai 75.89 sebenarnya adalah A, namun KemenPAN RB mulai tahun ini mengambil kebijakan baru meningkatkan kretaria penilaian. Dengan nilai tersebut Badung menjadi peraih nilai AKIP tertinggi se-Provinsi Bali, NTB dan NTT. Laporan hasil evaluasi AKIP diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME diterima Penjabat Bupati Badung Ir. I Nyoman Harry Yudha Saka, MM dalam acara Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Bali, NTB, NTT di Gedung Wiswa Shaba, Kantor Gubernur Bali, Jumat (15/1) kemarin. Penyerahan tersebut disaksikan jajaran Pejabat KemenPAN RB, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wagub I Ketut Sudikerta.

            Sebagai peraih nilai tertinggi, Pj. Bupati Badung Harry Yudha Saka diberi kehormatan untuk memaparkan "Succes Story" penerapan SAKIP di Kabupaten Badung. Dalam pemaparannya Yudha Saka menyampaikan bahwa ada peristiwa bersejarah yang tidak terlupakan oleh jajaran Pemkab Badung yaitu saat KemenPAN RB mengumumkan nilai LAKIP tahun 2011 dengan katagori C dengan nilai 34,27. Kondisi ini menjadi motivasi dan tumbuhnya komitmen untuk lebih memahami dan mengimplememtasikan sistem akuntabilitas kinerja dibawah arahan dan pembinaan dari KemenPAN RB. Terdapat beberapa kondisi yang menjadi faktor penghambat dalam membangun SAKIP di Badung. Untuk itu Pemkab Badung mulai serius membangun komitmen bersama mulai dari pimpinan, para pejabat eselon II, eselon III, IV dan eselon V hingga seluruh staf.

Dijelaskan, langkah dan upaya membangun komitmen bersama yang dilakukan seperti; pembentukan Tim pengembangan SAKIP, penguatan kapasitas SDM, revisi RPJMD, penyempurnaan IKU dan Renstra, penerapan e-Perfomance (e-SAKIP) serta membangun budaya kerja aparatur. "Berkat kerja keras seluruh jajaran serta dukungan DPRD dan pembinaan yang intensif dari MenPAN RB, upaya kami membangun sistem akuntabilitas kinerja mulai dirasakan manfaatnya," katanya. Disamping manfaat positif, nilai AKIP Badung juga mengalami perkembangan. Di tahun 2012 nilai tingkat akuntabilitas kinerja Kab. Badung meningkat menjadi 55,31 dengan kategori CC. Tahun 2013 berhasil naik kelas dengan kategori B, nilai 65,92 dan tahun 2014 berhasil memperoleh nilai 69,12, masuk kategori B gemuk.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, dukungan dan pembinaan dari KemenPAN RB menjadi sangat penting. Hasil evaluasi LAKIP yang diserahkan ini diharapkan akan menjadi motivasi khususnya bagi Bupati dan Walikota untuk meningkatkan kinerja, mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing menuju good govenance dalam tata kelola pemerintahan nasional. "Mari kita bekerja, bekerja dan bekerja dengan tetap berlandaskan akuntabilitas, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja iklas, bekerja berkualitas dan bekerja tuntas," jelasnya.

MenPAN RB Yuddy Chisnandi menyampaikan, penyerahan hasil evaluasi LAKIP tahun ini KemenPAN RB turun langsung ke daerah-daerah. Ini bertujuan untuk lebih memberikan arti yang lebih substantif dan apa maknanya serta bagaimana menindaklanjuti hasil-hasil ini sebagai bagian peningkatan perbaikan-perbaikan tata kelola pemerintahan dimasa yang akan datang. Yuddy Chrisnandi juga memberi apresiasi atas keberhasilan Badung dengan succses strorynya termasuk sukses Provinsi Bali. "Apa yang kita lakukan ini sebagai bagian dari komitmen roadmap reformasi birokrasi nasional. Kita ingin menuju satu tata kelola pemerintahan berkelas dunia. Oleh karena itu kita sedang memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja," jelasnya.