<p style="text-align: justify;">          Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Badung mengikuti penilaian interviu evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Senin (21/10) di Ruang Ruang Rapat I, Diskominfo Kabupaten Badung. Evaluasi ini dihadiri oleh Pj. Sekda Badung, Ida Bagus Surya Suamba dan berlangsung secara virtual.  </p> <p style="text-align: justify;">         Tujuan SPBE sendiri adalah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, erat kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam evaluasi tersebut, tim asesor dari Kementerian PANRB memuji SPBE di Kabupaten Badung “Sangat Baik” dan patut diacungi jempol. </p> <p style="text-align: justify;">              Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra menyoroti implementasi SPBE sangat penting dilakukan dalam pemerintahan yang tidak lepas dari pengaruh digitalisasi. Ia juga berharap, Pemerintah Kabupaten Badung mengalami peningkatan indeks SPBE di tahun 2024.  </p> <p style="text-align: justify;">           “Pada tahun 2023 Kabupaten Badung memperoleh total indeks SPBE sebanyak 3,66 poin, dan diharapkan dapat meningkat di tahun 2024. Penerapan SPBE tersebut, sangat penting dilakukan dalam pemerintahan yang tidak lepas dari digitalisasi. Serta harus memiliki pakem yang jelas jika sudah masuk dalam lingkup digital, dan paham akan konsekuensi kedepan. Oleh sebab itu, pelaksanaan evaluasi SPBE , berfungsi untuk memverifikasi kebijakan, tata Kelola, manajemen dan aspek layanan yang ada di pemerintahan”, ujarnya. </p> <p style="text-align: justify;">              Lebih lanjut Ia menyatakan, bahwa SPBE di Badung sudah diterapkan dengan baik dan perlu kolaborasi erat antar berbagai pihak termasuk, Perangkat Daerah. </p> <p style="text-align: justify;">             “Evaluasi ini mencakup empat domain utama, yaitu Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan, yang terdiri dari delapan aspek dan 47 indikator penilaian. Secara implementasi, di Badung sudah berjalan dengan baik, dan perlu kolaborasi yang erat antar Perangkat Daerah, serta adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan”, tutup I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra.</p>