Pelatihan Softskill Pengaduan: Upaya Diskominfo Badung untuk Memperkuat Sistem Pelayanan Publik

Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Badung, dalam upaya meningkatkan kemampuan melaksanakan pelayanan publik melalui kanal-kanal pengaduan yang dimiliki Kabupaten Badung, menyelenggarakan pelatihan Softskill Pengaduan Kabupaten Badung yang diselenggarakan di Ruang Command Center Dinas Kominfo pada, Selasa (14/4). Sistem Pengaduan Masyarakat (Sidumas) merupakan mekanisme yang dirancang untuk memfasilitasi warga dalam menyampaikan keluhan, saran, atau laporan mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi terkait layanan publik. Sidumas Kabupaten Badung saat ini telah berjalan, Admin yang menangani masalah pengaduan sudah ada, walaupun pengaduan yang masuk masih sedikit. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pembaharuan pengembangan sistem pengaduan yang mengarah ke sistem yang lebih simple dan mudah diakses masyarakat. Setiap informasi yang masuk melalui sidumas akan terpantau dan terkoneksi dengan sistem Kontak Bupati. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan melalui platform digital yang dirancang untuk menjembatani komunikasi langsung, cepat, dan transparan antara warga dan pemerintah daerah. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengajukan keluhan, memberikan saran, serta melaporkan kejadian yang terjadi di sekitar mereka secara praktis, kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, aplikasi ini juga menjadi wujud nyata dari pelayanan publik yang partisipatif, di mana warga memiliki peran aktif dalam pengawasan, perbaikan, dan peningkatan kualitas layanan pemerintah. Menurut Trendi selaku narasumber dari PT. Jasnita melalui paparannya menyampaikan bahwa alur proses Sidumas dimulai dengan pelapor yang melakukan registrasi dengan mencantumkan nama, nomor HP, dan titik lokasi pelaporan. Setelah laporan diterima, verifikasi akan dilakukan oleh verifikator dalam waktu maksimal 3 hari kerja untuk kasus non-emergency, pada hari libur untuk kasus emergency. Selanjutnya Admin Perangkat Daerah akan memberikan komentar menindaklanjuti ke petugas, melaporkan hasil tindak lanjut dengan maksimal waktu 7 hari kerja. Pelapor akan mendapatkan akses untuk monitoring proses pengaduan dan mendapatkan notifikasi, serta dapat memberikan tanggapan. Proses tersebut dapat di monitoring dan proses tindak lanjut oleh Kepala Daerah/ Sekda maupun Inspektorat. Lebih lanjut, Identifikasi pengaduan yang masuk sangat penting agar informasi dan verifikasi yang disampaikan menjadi akurat. Proses ini tidak hanya meningkatkan keandalan data, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelapor. Sebagai Informasi kegiatan ini menghadirkan peserta dari Dinas Kominfo Badung (Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang E Goverment, dan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pemadam Kebakaran.